KUPANG, WBN — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu dari lima lokasi utama uji coba lapangan (quick win) nasional untuk penerapan Sistem Koperasi
Aliansi atau SIKOPAL. Platform digital terintegrasi ini dirancang untuk mentransformasi tata kelola Koperasi Polri guna meningkatkan transparansi dan kesejahteraan anggota.
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menuturkan, dukungan penuh ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan koperasi yang profesional dan adaptif di era digital.
“Transformasi tata kelola koperasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan koperasi yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Henry di Kupang, Kamis (17/9/2026).
Inovasi strategis ini digagas oleh Komisaris Besar Mulyono, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026. Proyek perubahan ini berfokus pada pembenahan tata kelola institusi ekonomi internal Polri yang potensinya dinilai belum optimal.
Berdasarkan data Online Data System (ODS) Koperasi per 31 Juli 2026, ekosistem Koperasi Polri secara nasional mengelola aset mencapai Rp 1,386 triliun dengan omzet Rp 545,385 miliar dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 19,911 miliar.
Ekosistem ini mencakup 249 koperasi yang menaungi 133.479 personel.Meski potensinya besar, tantangan tata kelola masih membayangi. Tercatat sebanyak 52 koperasi (20,88 persen) berstatus tidak aktif. Dari 197 koperasi yang aktif, baru 100 koperasi yang rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Selain itu, standardisasi data keuangan dan pengukuran Manfaat Ekonomi Anggota (MEA) belum seragam.Platform SIKOPAL hadir untuk menjembatani persoalan tersebut melalui integrasi informasi, koordinasi lintas jenjang, dan pembelajaran kebijakan berbasis digital.
Keberhasilan proyek ini nantinya diukur secara riil dari kenaikan MEA, yang ditargetkan tumbuh 50 persen dari basis awal Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,8 juta per anggota per tahun.Penerapan inovasi ini dibagi dalam tiga tahapan waktu. Pada jangka pendek (Agustus–November 2026), fokus diarahkan pada validasi profil 249 koperasi, pembuatan purwarupa dasbor, dan uji coba lapangan senilai Rp 150 juta untuk 1.000 anggota.
Selain di NTT, uji coba juga dilakukan di Bali, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Utara.Pada fase jangka menengah (2027), sistem akan direplikasi penuh ke 197 koperasi aktif dengan target kepatuhan RAT di atas 75 persen.
Selanjutnya, pada jangka panjang (2028), inovasi ini ditargetkan mencapai pelembagaan nasional dengan partisipasi RAT 100 persen dan proyeksi tambahan nilai MEA mencapai Rp 30 miliar per tahun.
Inisiatif digitalisasi ini dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta misi penguatan ekonomi kerakyatan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
WBN
