NAGEKEO, WBN – Persekutuan Masyarakat Adat Kawa di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), memblokir lokasi proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Mbay-Lambo pada lahan mereka, Sabtu (14/11/2026).
Aksi pemblokiran total ini dilakukan sebagai bentuk protes atas proses pengadaan tanah untuk Penetapan Lokasi tahap II (Penlok II) yang dinilai dilakukan secara sepihak di atas tanah ulayat mereka.
Dipimpin langsung oleh para pemangku adat, massa memagari area proyek yang telah digarap serta meminta seluruh unit alat berat untuk keluar dari lokasi tersebut.
Tokoh Adat Kawa, Urbanus Papu, menyatakan bahwa tindakan ini terpaksa ditempuh karena proses penetapan lahan tidak melibatkan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. Menurut dia, praktik di lapangan bertentangan dengan jaminan konstitusi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
“Kami terpaksa memblokir lokasi karena tanah ulayat Kawa ditetapkan sepihak dalam Penlok II tanpa melibatkan kami selaku pemilik lahan. Ini adalah cara kami menjaga martabat negara yang telah dicederai oleh oknum-oknum di lapangan,” ujar Urbanus di lokasi pemblokiran, Sabtu.
Urbanus juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang diduga melangkahi prosedur hukum dalam proses pengadaan lahan tersebut hingga merugikan masyarakat adat.
Senada dengan Urbanus, tokoh muda Kawa, Ferdinandus Dhosa, menilai polemik serupa pernah terjadi pada proses Penetapan Lokasi tahap pertama (Penlok I) dan berdampak sengketa hingga saat ini. Ia menyayangkan kurangnya perbaikan tata kelola dan transparansi dalam proses pembebasan lahan pada tahap lanjutan ini.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pengerjaan fisik di titik lahan ulayat Kawa terhenti total. Masyarakat adat menyatakan akan tetap bertahan di lokasi hingga pihak pelaksana proyek maupun pemerintah daerah memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog terkait status tanah ulayat mereka.
WBN
