Pers Warisan Budaya Nusantara
Belum lama ini publik Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan seluruh Indonesia dikejutkan dengan berita dugaan intimidasi oleh oknum dari Kajari Ngada kepada Kepala Bagian (Kabag) Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Kanupaten Nagekeo, Gaspar Laya.
Betapa disayangkan jika dugaan tindakan ini benar.
Sebuah media lokal menurunkam pemberitaan tersebut.
Bagaimana mungkin Kejaksaan yang menjadi pengawas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi biang perilaku tidak terpuji tersebut.
Diketahui Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum harus menjadi lembaga yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Hal demikian menjadikan, Kejaksaan sebagai role model bagi kementerian atau lembaga lainnya dalam mewujudkan prinsip good government dan good governance.
Segala pembangunan di daerah akan mengalami keterlambatan dan mutu pekerjaan yang memprihatinkan apabla pihak APH yang menjadi pengawas tindakan kejahatan diduga menjadi calo baru untuk memperkaya diri dengan tindakan intimidasi untuk memperoleh pendapatan lebih, selain pendapatan yang digaji oleh negara.
Kepada media WBN di suatu acara budaya, Gaspar Laya mencurahkan isi hatinya terkait panggilan pemeriksaan akan dirinya, intimidasi berupa chat melalui pesan aplikasi whatsapp.
Gaspar juga mengutarakan alasanya tidak mengaktifkan handphone selama ini.
“Kalau saya, bicara apa yang saya alami, terserah yang lain mau buka atau tidak itu hak mereka, tetapi kasus yang berkaitan dengan saya akan saya clearkan, saya akan buka ke publik. Saya akan undang teman-teman media untuk konferensi pers berkaitan dengan kasus tersebut”, tegas Gaspar.
“Terkait intimidasi, bermula saat saya datang di pemeriksaan itu. Setelah surat panggilan, munculah chat intimidasi. ”ujar Gaspar”
Lanjut Gaspar, saat masuk ke ruangan pemeriksaan handphone tidak diizinkan untuk di bawah, namun tekait pemeriksaan di ruang lain yang dihadiri saksi lain itu semua didiskusikan.
“Misalnya ungkapan dari oknum Kajari, “tolong dibantu ya, paket ini, ini, dan itu”, ungkap Gaspar menirukan penyampaiaan oknum Kajari.
“Untuk sementara, handphone saya nonaktifkan. Kita tidak tau zaman sudah canggih, bisa saja data kita di handphone mudah diretas oleh pihak lain. Semua bentuk intimidasi dan rekaman permintaan paket pekerjaan tersimpan secara baik di handphone saya. Pada prinsipnya, saya telah menyurati Komisi III DPRI, Deputi Pencegahan KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT, dan tidak lupa pula menyampaikan informasi ke Penjabat Bupati sebagai atasan tertinggi saya di Daerah. Sudah basah sekalian mandi saja. Daerah ini mau dibawa kemana, kalau dari waktu ke waktu jadi tawanan kasus, biarlah saya yang menjadi korban untuk membongkar semuanya. Kalau bersalah, tersangka, dan dipenjarakan jangan buat intimidasi seperti itu”, tutupnya
Hingga berita ini diturunkan Media WBN belum mendapat informasi resmi dari Penjabat Bupati sebagai atasan tertinggi dari Gaspar Laya maupun pihak Kajari Ngada.
(WIL)
