MAUMERE, WBN — Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mulai memantapkan perencanaan pemulihan pascagempa tektonik seiring dimulainya masa transisi darurat selama 90 hari ke depan.
Akurasi pendataan di lapangan dan transparansi penyaluran bantuan menjadi penekanan utama guna memastikan pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah taktis tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Penyerapan Dana Bantuan Presiden (Banpres) serta Persiapan Program Pemulihan. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago di Ruang Rapat Kantor Bupati Sikka, Maumere, Kamis (24/9/2026).
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menegaskan bahwa penanganan dampak bencana tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang. Pemkab Sikka saat ini fokus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar intervensi yang diberikan tidak tumpang tindih.
“Bantuan tidak cukup hanya berorientasi pada pengadaan barang, tetapi harus melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pendataan dan penentuan prioritas menjadi bagian penting sebelum program dilaksanakan,” kata Juventus.
Menurut Juventus, setiap usulan program harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Selain bantuan stimulan untuk warga, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Pemkab Sikka tengah memetakan sekolah-sekolah yang terdampak berdasarkan tingkat kerusakannya agar mendapat penanganan prioritas.
Pelibatan sekolah dalam gerakan solidaritas juga akan dikoordinasikan secara ketat demi menghindari ketimpangan bantuan. Di sisi lain, kesiapan dukungan logistik menjadi aspek krusial yang diantisipasi sejak awal. Pemkab Sikka mulai memperhitungkan ketersediaan air bersih, armada kendaraan, sarana transportasi, hingga optimalisasi jalur penyeberangan guna menjamin kelancaran distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Terkait perbaikan rumah warga, rapat memutuskan bahwa klasifikasi bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah segera mematangkan tahapan pelaksanaan teknis, melanjutkan validasi data korban, serta memperkuat sinergi lintas sektoral sebelum program fisik mulai berjalan di lapangan.
Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, para asisten, staf ahli, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sikka.
WBN
