NGADA, WBN — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto memastikan penyaluran dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak akibat gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur, dimulai pada Oktober 2026.
Bantuan ini diprioritaskan bagi rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang.
Kepastian tersebut disampaikan Suharyanto saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Ngada, NTT, Rabu (30/9/2026).
Menurut Suharyanto, penanganan pascabencana saat ini telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan bangunan di Kabupaten Ngada pun dinyatakan telah rampung dan dikirimkan ke pemerintah pusat.
“Berdasarkan hasil verifikasi, ada lebih dari 8.000 rumah warga yang terdampak dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat. Untuk warga yang rumahnya rusak berat, saat ini mulai dibangunkan hunian sementara. Tercatat ada 268 rumah rusak berat,” ujar Suharyanto.
Warga dengan rumah rusak berat nantinya juga akan mendapatkan hunian tetap.
Terkait besaran bantuan, pemerintah mengalokasikan dana stimulan sebesar Rp15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.
Dana untuk kedua kategori ini dipastikan mulai cair awal Oktober. Sementara itu, untuk rumah dengan tingkat kerusakan berat, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan senilai Rp70 juta per unit.
Suharyanto menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya belum bisa mencairkan anggaran tersebut karena harus menunggu validasi data yang akurat dari pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih data.
Selain hunian warga, pemerintah daerah juga mulai menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Rencana ini mencakup perbaikan fasilitas publik yang rusak, seperti sekolah, tempat ibadah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta infrastruktur jalan dan jembatan.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengundang jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke Jakarta untuk menghadiri rapat tingkat menteri. Sebelum itu, akan ada rapat teknis bersama BNPB, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait untuk meninjau ulang kesiapan data daerah secara cermat,” kata Suharyanto.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ngada, dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga dan persiapan fase pascatanggap darurat. Langkah strategis ini mencakup percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak serta pemanfaatan potensi lokal untuk memulihkan roda perekonomian daerah.
Bupati Ngada Raymundus Bena melaporkan bahwa seluruh upaya penanganan, baik yang telah berjalan maupun yang sedang disiapkan, diarahkan untuk memastikan stabilitas kehidupan masyarakat sejak bulan pertama masa tanggap darurat. Pemerintah daerah menetapkan masa transisi menuju pemulihan akan berlangsung hingga 16 Desember 2026.
Dalam fase transisi ini, prioritas utama dialokasikan pada penyelesaian pembangunan 268 unit hunian sementara (huntara) serta persiapan konstruksi hunian tetap (huntap). Guna memacu pemulihan ekonomi, pemerintah berkomitmen memadukan metode fabrikasi dengan kekuatan lokal.
Salah satunya melalui pemanfaatan potensi bambu daerah yang pengerjaannya melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga proses rekonstruksi ini sekaligus membuka ruang pemberdayaan bagi warga setempat.
WBN
